
JAKARTA-Waktu menunjukkan pukul 12.30 WIT. Siti tak terlihat lelah
dan kepanasan, meskipun matahari terasa terik yang disertai udara
kering. Peluh pun bercucuran membasahi kaos warna pink miliknya.
Bersama
puluhan orang yang duduk di bawah tenda putih, dia sabar menunggu
pidato pembukaan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)
di Kantor Pos Sesetan, Kota Denpasar, Bali.
”Saya menunggu sejak
jam 11, ini sebentar lagi dibagikan,” ujarnya. Begitu pun dengan
Sarimun. Warga kelurahan Sidakarya ini mengantri sejak pukul 11.30 WIT
untuk menerima uang sebesar Rp300.000—dibagi langsung 2 bulan—yang
dijanjikan pemerintah sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar
minyak.
Keinginan Sarimun dan Siti sederhana. Dapat duit untuk
membeli beras. Mereka warga Sidakarya yang mendapat jatah menerima BLSM.
Pembagian BLSM di Bali sama halnya dengan sejumlah daerah lainnya yang
secara serentak dilakukan pada Sabtu (22/06).
Pembagian BLSM
merupakan kompensasi pengurangan subsidi BBM yang naik menjadi Rp6.500
per liter untuk bensin dan Rp5.500 untuk solar.
Gelombang pertama
pembagian BLSM dilakukan pekan ini. Adapun, gelombang kedua diadakan
sebelum puasa. Pembagian ini ditargetkan selesai pada Desember.
Pengambilan bantuan ini tidak dilakukan serta merta dalam sehari. Mereka
yang tidak bisa mengambil pada hari ini dapat mengambil esok hari.
Bahkan dapat diambil pada gelombang kedua.
Pemerintah memberikan
BLSM dengan menyebarkan Kartu Perlindungan Sosial. Kartu ini digunakan
untuk mengambil uang di kantor pos yang telah ditunjuk. Sebanyak 15,5
juta kartu diberikan kepada rumah tangga berstatus tidak mampu.
Menteri
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik mengatakan
pembagian ini harus tetap dikawal agar tidak ada korupsi. ”Bantuan ini
harus sampai ke tangan yang berhak. Kami mengawal agar tidak ada
korupsi,” ujarnya saat memberi pidato pembukaan di Kantor Pos Sesetan,
Bali, Senin (24/6/2013).
Dia mengatakan, kenaikan BBM pasti
menimbulkan inflasi. Saat ini, pemerintah tengah berusaha agar kuota 48
juta kiloliter cukup hingga akhir tahun. Menururtnya, dengan pengurangan
subsidi, masyarakat diminta untuk berhemat menggunakan BBM.
Wakil
Presiden Boediono mengatakan program BLSM diberikan untuk menahan
masyarakat agar tidak syok menyusul kenaikan BBM. Pernyataan tersebut
disampaikan Boediono sewaktu melakukan peninjauan terkait penyaluran
BLSM di Kantor Pos Besar Kota Malang, Senin (24/6/2013).
Sewaktu
melakukan peninjauan BLSM di Kota Malang, Wapres Boediono didampingi
Menteri Koperasi Syarif Hasan, Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT
Pos Indonesia Budi Setiawan serta Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah
Yusuf.
Boediono mengklaim penyaluran BLSM kali ini lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya.
“Saya
merasa senang karena dari pengamatan saya pelaksanaan penyaluran lebih
baik jika dibandingkan dengan yang pertama sewaktu kita
melaksanakannya,” ujarnya.
Pemerintah sendiri mengupayakan agar
titik penyaluran BLSM dilakukan tidak hanya di kantor pos saja. Di Kota
Malang sendiri terdapat sedikitnya 40 titik penyaluran. Hal itu
dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan penyaluran di titik terdekat
dari tempat tinggalnya. Selain itu wapres juga meminta kepada masyarakat
yang belum mendapat untuk bersabar karena pelaksanaan BLSM berlangsung
hingga 2 Desember.
“Masyarakat tidak perlu kuatir. Bagi yang
belum mendapat sedang dilakukan dan sesuai dengan jadwal. Dan menurut
Pak Direktur Kantor Pos pelaksanaannya pembayaran dilakukan di titik
terdekat tidak harus ke kantor pos,” kata Boediono.
Wapres
berharap pelaksanaan BLSM bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan.
Mengingat penyalurannya dilakukannya hingga ke daerah-daerah. Saat ini
daerah tengah sibuk melakukan penyaluran, termasuk mendata kepada warga
yang menerima BLSM.
TAK TEPAT SASARANDari
Semarang, Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih mengingatkan data rumah
tangga sasaran (RTS) yang dilansir pemerintah untuk pembagian BLSM
tersebut tetap memiliki potensi kerawanan untuk tidak tetap sasaran.
”Penggunaan
data sensus pada 2011 lalu dari Badan Pusat Statistik itu tentunya
sangat dimungkinkan rawan penyimpangan dan tidak tepat sasaran,” ujarnya
saat memberi sambutan Sosialisasi Penyaluran BLSM.
Menurut
mantan Bupati Kebumen itu, data yang dilansir pemerintah dimungkinkan
ada sekitar 6% penerima BLSM yang tidak tepat sasaran, seiring dinamika
di masyarakat yang terus berkembang.
”Untuk itu maka kami
mengharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan dinas terkait, agar
mengikuti petunjuk teknis soal penyaluran BLSM agar terhindar dari salah
sasaran,” tuturnya.
Adapun, penerima BLSM di Provinsi Sumatra
Utara pada tahun ini dipangkas 20% dari program sejenis yang dikucurkan
pada 2008. Pemangkasan ini disesuaikan denga penurunan jumlah penduduk
miskin di Sumut selama rentang 2008 hingga 2013. Berdasarkansurvei BPS
pada Maret 2008, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 1,613
juta orang 12,55% dari total penduduk.
Sementara itu, data Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebutkan jumlah penduduk miskin di
Provinsi Sumatra Utara berdasarkan survei September 2012 berkurang
menjadi 1,378 juta jiwa, atau 10,41% dari total jumlah penduduk.
“Pada
2008, penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dalam
bentuk bantuan langsung tunai [BLT] mencapai 1,38 juta kepala keluarga,
sedangkan tahun ini, penerima BLSM sekitar 1,1 juta KK,” jelas Kepala
kantor Pos Medan Mukhlis.
Berkurangnya jumlah penduduk miskin
dengan data terkini penerima BLSM perlu diverifikasi. Jangan sampai dana
kompensasi tersebut meleset ke tangan yang tidak berhak.
Apalagi
pembagian BLSM menjadi ajang ‘roadshow’ para menteri ke daerah. Mereka
berbondong-bondong ke daerah untuk secara simbolis menyerahkan bantuan
tersebut kepada masyarakat.
Presiden pun sempat menyindir agar para pembantunya untuk memantau dampak kenaikan harga BBM dari Ibu Kota.
(
k10/k25/k39/Erna S.U. Girsang/Rachmad Subiyanto/Miftahul Ulum/M. Taufikul Basari)
Source : Bisnis Indonesia (25/6/2013)
Editor : Yusran Yunus